Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966




ИмеRingkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966
страница5/29
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tapol.org/reports/KomnasHAM_Aug_2012_Indo.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Terjadinya Peristiwa 1965-1966

Terjadinya peristiwa 1965-1966 merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi secara berurutan baik sebelum tahun 1965 dan peristiwa penting pada tahun 1965 itu sendiri; terutama peristiwa pembunuhan 7 (tujuh orang Jenderal Angkatan Darat), serta peristiwa-peristiwa sesudah tahun 1965.

Peristiwa 1965-1966

Dalam berbagai dokumen yang sudah ditulis oleh para ahli maupun kalangan pemerintah, peristiwa G30S telah menghadirkan berbagai kontroversi yang sulit dibuktikan kebenarannya setidaknya-tidaknya secara hukum. Gerakan 30 September memang masih menjadi misteri yang tidak saja sulit diterima akal sehat. tetapi juga sulit untuk diusut atau diselidiki lebih lanjut. Begitu banyak informasi yang bertebaran tentang soal ini, semuanya masih merupakan penggalan-penggalan fakta yang masih sulit untuk disusun menjadi sebuah mozaik yang utuh. Lebih dari itu, fakta-fakta tentang peristiwa ini lebih banyak menjadi “fakta politik” yang terlalu mudah ditafsirkan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan aktor-aktor politik. Sulit untuk dijadikan sebagai fakta hukum yang kemudian bisa digunakan untuk sebuah proses penyelesaian kasus ini secara adil baik melalui jalur hukum maupun jalur konsensual.

Versi pemerintah yang sudah dijadikan “pengetahuan wajib” sejak di SD hingga perguruan tinggi, menyebutkan tragedi ini diawali dengan pembunuhan tujuh Jenderal yang didalangi PKI. Ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam di depan sidang-sidang Mahmilub yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tokoh-tokoh G-30-S/PKI. Fakta pembunuhan itu sendiri dilukiskan sebagai pembunuhan yang paling biadab, dimana para jenderal mengalami penyiksaan kejam, tubuhnya disayat-sayat dengan silet oleh perempuan anggota Gerwani, kemudian dibenamkan dalam sumur di wilayah Lubang Buaya.

Ada banyak fakta baru yang menjelaskan bahwa fakta kekejian sekitar pembunuhan tujuh Jenderal, yang telah dijadikan “fakta dasar” untuk menetapkan berbagai tindakan pemberantasan PKI maupun sebagai kemarahan massa, ternyata diwarnai oleh berbagai fakta rekaan atau fakta fiktif belaka. Dokumen salinan Visum et Repertum yang dilakukan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto terhadap jasad tujuh perwira yang ditemukan di Lubang Buaya misalnya, dan tidak pernah diumumkan oleh pemerintah Soeharto, justru menunjukkan hal yang berbeda. Salinan visum tersebut tersembunyi hingga 1980-an, sampai kemudian ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Cornell University. Isinya menunjukkan bahwa apa yang dilaporkan di media yang dikontrol Angkatan Darat pada akhir 1965 tentang bagaimana para perwira dibunuh, ternyata palsu dan berbeda dengan versi yang disampaikan pemerintah rejim Soeharto selama beberapa puluh tahun terkahir. Para perwira tersebut terbunuh oleh tembakan dan luka-luka tusukan bayonet. Tidak ada yang tubuh dan kelaminnya diiris-iris ribuan kali dengan silet, tidak ada yang matanya tidak dicungkil, dan tidak ada yang dimutilasi.

Selain itu, berbagai fakta yang terungkap dari berbagai kesaksian maupun melalui berbagai dokumen, peristiwa ini bukanlah peristiwa yang muncul begitu saja secara tiba-tiba atau peristiwa yang berdiri sendiri. Melainkan peristiwa yang saling terkait dengan banyak peristiwa sebelum maupun setelah meletusnya G30S. Banyak fakta baru yang bisa membimbing pada kesimpulan tentang adanya kebijakan yang bersifat sistemik, terencana, dan menggunakan pola “circular reaction” atau pola memutar secara berantai.

Peristiwa ini jelas memiliki matarantai yang benar-benar sulit untuk diurai karena di dalamnya terjadi pertautan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan lainnya. Baik itu menyangkut pertarungan kepentingan antar partai politik, pertarungan antar kelompok internal Angkatan Darat, pertarungan antara militer dan politisi sipil, pertarungan antara aliran politik Islam, komunis dan nasional, bahkan pertarungan hegemoni ideologis secara global antara kekuatan komunisme yang berporos di Rusia-Tiongkok-Indonesia dengan kekuatan kapitalisme yang dikendalikan AS dan sekutunya.

Situasi ini tentu saja membawa kita pada pertanyaan: (1) bagaimana sesungguhnya konstruksi peristiwa ini sudut pandang politik dan hukum, (2) apa sesungguhnya kepentingan yang melatar belakangi tragedi ini, dan (3) siapa sesungguhya pihak yang paling bertanggungjawab secara hukum dalam tragedi ini? Ada beberapa kategori perkembangan situasi politik yang bisa dijadikan dasar untuk melacak matarantai pelanggaran HAM dalam tragedi ini:

Penggalan demi penggalan fakta berhasil dikumpulkan oleh Komnas HAM dan bisa direkonstruksikan menjadi suatu kesimpulan awal terhadap apa sesungguhnya yang terjadi pada 1965-1966. Sungguh pun kebenaran atas tragedi ini masih tetap bersifat kontroversial, namun ada fakta yang tidak bisa dibantah, yaitu peristiwa ini telah memicu bahkan menjadi satu matarantai yang tidak terpisahkan dari pembantaian terhadap jutaan manusia yang tidak bersalah bahkan menjadi maratantai dari tindakan pelanggaran HAM terhadap ribuan orang bahkan diduga jutaan orang, yang telah mengalami pelanggaran hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, social dan budayanya.

Pertarungan Hegemoni Ideologis Antara Kapitalisme dan Komunisme

Berbagai laporan versi pemerintah menunjukan bahwa peristiwa G30S maupun keseluruhan kiprah PKI di Indonesia tidak terlepas dari dominasi ideologis blok komunis yang berpusat di Rusia dan China. Tulisan Sutopo Sutanto dalam buku “Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunias”, yang diedit oleh Alex Dinuth, tenaga Ahli Kehormatan Lemhanas, menjelaskan bagaimana pergerakan PKI pada era pra kemerdekaan hingga tahun 50-an digerakkan oleh tokoh-tokoh yang dididik oleh organisasi komunis internasional baik yang ada di China maupun Rusia. Dalam berbagai dokumen yang lain PKI disebut-sebut bisa dan sering menggunakan pendekatan yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa menyusup ke berbagai organisasi dan untuk mengambilalih kekuasaan.

Amerika Serikat sendiri, selaku penganjur utama kapitalisme, melihat Indonesia sebagai salah satu pusat gerakan komunisme yang berbahaya. Terlebih setelah Menlu Subandrio bertemu dengan tiga pimpinan puncak Komunis RRT, yaitu Perdana Menteri Chou En-Lai, Presiden Mao Tse-Tung dan Menlu Chen Yi mengunjungi pada akhir 1963. Menurut pengakuan Subandrio di depan Mahmilub, dalam pertemuan tersebut para pemimpin RRT sangat bersimpati kepada Bung Karno yang sukses menggalang kekuatan gerakan Non Blok. Mereka memberikan bantuan tanpa syarat kepada Indonesia berupa peralatan militer untuk 40 batalyon tentara, mulai dari senjata manual, otomatis, tank dan kendaraan lapis baja. Hebatnya, semua itu gratis.

Awal tahun 1965 Bung Karno melontarkan gagasan untuk membentuk “Angkatan Kelima” yang berbeda dengan Angkatan Darat, Angkatan udara, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian. Menurut Subandrio, angkatan kelima bertujuan memanfaatkan bantuan RRT yang tidak mungkin digunakan oleh keempat angkatan yang saat itu sudah memiliki persenjataan memadai. Belakangan ada isu bahwa angkatan kelima adalah para buruh dan petani yang dipersenjatai, sebagaimana yang juga pernah dikatakan oleh PKI.

Ketakutan AS semakin menjadi-jadi ketika beberapa waktu kemudian gelombang demonstrasi militan yang dipimpin PKI semakin gencar menyerang fasilitas pemerintah AS. Kaum buruh mengambil alih perkebunan-perkebunan dan sumber-sumber minyak milik perusahaan-perusahaan AS, dan pemerintah Soekarno pun mengancam akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut. Temuan John Rossa menyebutkan bahwa sebuah laporan intelijen tingkat tinggi yang disiapkan awal September 1965 mengatakan bahwa Indonesia di bawah Sukarno dalam hal-hal penting tertentu sudah bertindak seperti sebuah negara Komunis, dan lebih secara terbuka memusuhi AS ketimbang kebanyakan negeri-negeri Komunis.

Bagi AS, lepasnya Indonesia dari pengaruh AS akan berakibat kehilangan besar, yang jauh lebih mahal daripada lepasnya Indocina. Sebuah dokumen penyataan kebijakan Dewan Keamanan Nasional tahun 1952 yang berjudul, “United States Objectives and Courses of Action with Respect to Southeast Asia” (Tujuan dan Arah Tindakan Amerika Serikat untuk Asia Tenggara), yang dikutip oleh John Rossa dari sejarawan Gabriel Kolko, menyebutkan bahwa para pembuat kebijakan dalam pemerintahan Truman melihat kawasan ini dari segi sumber daya alam: “Asia Tenggara, khususnya Malaya dan Indonesia, merupakan sumber utama dunia bagi karet alam dan timah, dan produsen minyak bumi, serta komoditi lain yang penting secara strategis.”

Walaupun tersita oleh urusan Indocina pada 1965, Washington sangat gembira ketika tentara Soeharto mengalahkan G-30-S dan merangsak menghantam kaum komunis. Dalam sepuluh hari setelah G-30-S meletus, wartawan New York Times Max Frankel sudah mencatat bahwa suasana Washington menjadi cerah. Artikel Max Frankel berjudul “U.S.Is Heartened by Red Setback in Indonesia Coup” (AS Gembira karena Kekalahan Kaum Merah dalam Kudeta di Indonesia).

Ketika berita-berita pembantaian mulai berdatangan sepanjang bulan-bulan berikutnya, harapan Washington justru membesar. Pada Juni 1966, seorang penulis editorial utama New York Times, James Reston, menyebut “transformasi biadab” di Indonesia sebagai “secercah cahaya di Asia.” Laporan utama majalah Time menyebut naiknya Soeharto sebagai “kabar terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia.”

Berbagai dokumen menyebutkan bahwa kemenangan rejim Soeharto menghancurkan PKI merupakan keuntungan berlipat-lipat ganda bagi AS. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya hubungan antara Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan sejumlah politisi sipil dengan tragedi G30S maupun reaksi berantai pembunuhan, penculikan, penyiksaan, penghilangan, perkosaan, diskriminasi dan penghilangan hak-hak perdata maupun hak-hak politik.

Situasi Ekonomi yang Buruk

Ditinjau dari ekonomi, Demokrasi Terpimpin merupakan bencana. Salah urus dan korupsi menyebabkan pendapatan ekspor sebagai pendapatan utama negara menurun tajam. Pembatasan yang dikenakan pada kapital domestik golongan Tionghoa merusak lebih lanjut perekonomian. Ambisi internasional Sukarno yang mahal menguras perbendaharaan negara. Pada puncaknya, kampanye Irian Barat menyerap 75 % anggaran negara. Pada akhir 1964, pengurasan anggaran negara, membengkaknya birokrasi, pertambahan penduduk dan turunnya produksi pertanian menuju apa yang disebut Mortimer sebagai “anarki ekonomi”. Ekonomi Terpimpin menjadi “kapitalisme negara yang sangat lemah, bobrok, dijalankan untuk kepentingan kaum birokrat politik, mereka itu orang-orang AD sendiri.”

PKI melakukan serangan terhadap kaum birokrat politik semacam itu yang dinamainya sebagai kapitalis birokrat (kabir) dan tidak menyerang sistimnya itu sendiri. Mereka ini tergabung ke dalam kelompok yang menjadikan PKI sebagai musuh politiknya. Tahun berikutnya PKI mendukung program substitusi impor dan berdikari (berdiri atas kaki sendiri) yang berbau Maois. Inflasi melangit, kekacauan ekonomi menjadi lengkap dengan seruan Sukarno “go to hell” bagi bantuan AS.

Ideologi Sukarno : Marhaenisme

Di bawah Demokrasi Terpimpin maka ketaatan terhadap terminologi Sukarno tak dapat dielakkan agar tetap bertahan hidup dalam politik. Bagi gerakan perempuan keadaan ini merupakan dilema karena kehidupan pribadi Sukarno kian bertentangan dengan kepentingan yang mereka perjuangkan. Diperlukan keberanian besar untuk berhadapan dengan kekuasaan absolut “Pemimpin Besar Revolusi”. Karena kepentingan perempuan harus dirumuskan dengan menggunakan terminologi Sukarno, isi bertentangan yang terselubung hanya dapat dimengerti pertama-tama dengan memerinci pokok-pokok konsep yang diperkenalkan Sukarno.

Sukarno sangat menekankan pada masalah persatuan nasional. Untuk mencapainya maka kecenderungan federalis daerah-daerah di luar Jawa harus dihadapinya serta menggabungkan tradisi ideologi yang bertentangan. Di bawah Demokrasi Terpimpin, ideologi ini dipatok dengan konsep “Nasakom” (nasionalis, agama, komunis).

Menurut ideologi Sukarno, penduduk dipandang sebagai suatu kesatuan (dan bukan terdiri dari kelas-kelas), pedesaan diperintah dengan nilai-nilai tradisional berdasarkan harmoni ideal orang Jawa dengan norma gotong royong dan musyawarah-mufakat. Dengan segala retorika sosialis ini “Sosialisme ala Indonesia” Sukarno tidak pernah bicara tentang perjuangan kelas. Konsep Sukarno dalam menggantikan pandangan Marxis tentang perjuangan kelas ialah Marhaenisme.

Reaksi Balik Terhadap Peristiwa G 30 September

Aksi-aksi penggalangan

Pasca peristiwa 1 Oktober 1965, terdapat penggalangan opini melalui media cetak untuk menyudutkan dan membuat stigma terhadap pimpinan, simpatisan dan anggota Partai Komunis Indonesi (PKI). Mobilisasi media masa untuk penggalangan opini pasca 1 Oktober 1965 mulai terlihat dari substansi pemberitaan di berbagai media masa pada waktu itu. Penggalangan opini tersebut bertujuan untuk membuat stigma terhadap para pengikut, simpatisan dan organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi target penggalangan opini yang menyudutkan posisi Gerwani seolah-oleh sebagai pelaku kekerasan, dan pelecehan seksual terhadap para jenderal yang menjadi korban Peristiwa 1 Oktober 1965.

Aksi-Aksi Terorganisir

Upaya untuk melakukan stigmatisasi terhadap PKI sebagai pelaku kekerasan pasca 1 Oktober 1965 tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui penggalangan massa. Pembentukan Kesatuan Aksi Penggayangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) di Jakarta. Beranggotakan 45 organisasi massa dan partai, KAP-Gestapu mengorganisasikan demontrasi-demontrasi yang menuntut pembubaran PKI sejak 4 Oktober 1965. Dalam beberapa kasus, demontrasi-demontrasi yang banyak diikuti pemuda dan pelajar ini melibatkan penghancuran dan pembakaran gedung-gedung milik PKI atau organisasi-organisasi massa yang sehaluan dengannya seperti menghancurkan kantor pusat Gerwani, Universitas Res Publica milik Baperki, dan rumah-rumah tinggal pemimpin partai. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1965, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Brigadir Jenderal (Brigjen) Syarif Thayeb dengan sejumlah tokoh-tokoh mahasiswa membentuk gerakan mahasiswa terpadu untuk menghadapi gerakan komunis (KAMI/Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), yang disusul dengan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia),KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia).

Kemudian juga dibentuk organisasi Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan Kontrarevolusioner 30 September (KAP 30 S PKI), KAP mengklaim memiliki 45 organisasi anggotanya, dan dibawah koordinasi Brigjen DJuhartono. KAP ini yang mengendalikan demontrasi massa yang diikuti dengan pembunuhan massal di mana-mana yang berakibat pengulingan Presiden Sukarno.

Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)

Pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD (dengan memerintahkan mencopot tanda-tanda pasukannya) mengepung Istana Presiden di Jakarta, tempat berlangsungnya sidang kabinet. Tetapi Presiden Sukarno pergi ke Istana Bogor, kemudian tiga orang utusan Jenderal Soeharto menemui Presiden Sukarno dan menyodorkan dokumen Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), di dalamnya Presiden Sukarno memberikan kekuasaan besar kepada Jenderal Soeharto untuk melindungi Sukarno beserta pemerintahannya. Menurut ajudan Presiden Sukarno, Soekardjo Wilardjito, melihat salah satu utusan Jenderal Soeharto yaitu Letnan Jenderal (Letjen) Panggabean mengancam Sukarno dengan senjata.

Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), Presiden Sukarno memerintah Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara RI, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi, kemudian juga untuk mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah Panglima-Panglima AD lain dan dengan sebaik-baiknya. Dan juga harus melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut tugas dan tanggungjawabnya seperti tersebut di atas.

Supersemar ini merupakan surat perintah yang sifatnya umum, tidak ada perintah yang sifatnya khusus untuk peralihan pemerintahan menuju pemerintahan transisi. Menjaga ketertiban umum terutama menjaga keamanan Presiden Sukarno, dan koordinasi dengan Panglima-Panglima AD merupakan inti perintah Presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto. Tetapi kemudian MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang penelitian atas ajaran-ajaran Presiden Sukarno, dengan tujuan adanya kesatuan tafsir atas ajaran-ajaran Presiden Sukarno pasca persitiwa 1 Oktober 1965. Pada tahun yang sama MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor XXV/ MPRS/1966 tentang larangan ajaran Maxisme, Leninisme dan Komunisme termasuk Maoisme.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Свързани:

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 icon1966 Autumn Migration, 1965 northern rocky mountain — intermountain region

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconRatified by HoC/who at Hoc meeting in Brisbane, October 2002

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconМеждународна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
Приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации с резолюция 2106 а (ХХ) от 21. 12. 1965 г. Открита за подписване...

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconСписок научных трудов. 1965 2006 1965 Некоторые эффекты в модели кварков / Соавт.: Струминский Б. В., Тавхелидзе А. Н. Дубна, 1965. С. 1-10
Некоторые эффекты в модели кварков / Соавт.: Струминский Б. В., Тавхелидзе А. Н. – Дубна, 1965. – С. 1-10. – Препринт оияи 2442

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconАлександр Исаевич Солженицын Раковый корпус
Вплотную А. И. Солженицын писал «Раковый корпус» с осени 1965. В 1966 повесть была предложена «Новому миру»» отвергнута, – и тогда...

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconМеждународна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
Ратифицирана с Указ №515 на Държавния съвет от 23. 06. 1966 г. Дв, бр. 51 от 1966 г. Издадена от Министерството на външните работи,...

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconМеждународна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
Обн. Дв, бр. 56 от 10. 07. 1992 г.; в сила от 04. 01. 1969 г.; Ратифицирана с Указ №515 на Държавния съвет от 23. 06. 1966 г. Дв,...

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconКонвенция за международно гражданско въздухоплаване
Указ №596 от 08. 1966 г на Президиума на нс за присъединяване дв, бр. 62 от 08. 1966 г. Издадена от Министерството на външните работи,...

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconИстория Нижнекамский район расположен в центральной части Татарстана. Образован 12 января 1965 года путем выделения его из состава Челнинского и Шереметьевского районов. Строительство Нижнекамска началось в 1961 году, статус города присвоен в 1966 г
Площадь района — 123 тысячи гектаров, из которых 6153 гектара приходится на город. В нижнекамском районе располагаются 65 населенных...

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966 iconQuestions by Tim Young (w/ assistance from Josh Levy)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом